nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan terjadinya kasus suap yang diduga melibatkan anggota Panwaslu dan KPUD Kabupaten Garut. Tjahjo merasa sedih, jika benar penyelenggara terlibat suap, apalagi bila itu terkait pencalonan. Karena sama saja menodai pesta demokrasi. 

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

"Saya merasa sedih saja karena justru Pilkada yang harus bermartabat ini masih dinodai oleh beberapa oknum kepala daerah, oknum penyelenggara, saya kira ini harus dicegah," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (26/3). 

Tapi Tjahjo yakin KPU dan Bawaslu dengan mencuatnya kasus di Garut, secepatnya akan mengambil langkah-langkah antisipatif. Kementerian yang dipimpinnya juga terus mengintensifkan koordinasi dengan KPK. Ini dalam rangka menguatkan upaya pencegahan korupsi. 

"Setidaknya untuk lebih waspada terhadap area rawan korupsi tadi. Dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya di sela- sela yang sempit ini. Tapi saya kira KPU dan Bawaslu komitmennya sudah jelas bahwa netralitas harus dijaga dan harus anti suap. Karena kalau sudah terlibat ada proses sidangnya oleh DKPP," ujarnya.(p/ab)